PARIMO-SenderNews.id-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa hingga harus dirawat di rumah sakit.
Plt Kepala Dikbud Parimo, Sunarti Masanang mengatakan dampak yang terjadi cukup serius karena melibatkan sekitar 27 hingga 30 anak, hal ini perlu mendapat perhatian serius dan tanggung jawab semua pihak agar tidak sampai ada korban jiwa dari program nasional yang sejatinya bertujuan baik bagi peserta didik.
“Program ini sangat membantu anak-anak kita, terutama yang jarang mendapat uang jajan dari orang tuanya. Tapi jangan dijalankan asal-asalan, karena bisa membahayakan. Kalau sampai ada korban, siapa yang bertanggung jawab,” ungkapnya saat ditemui Rabu (01/10).
Ia menjelaskan, program MBG merupakan inisiatif Presiden, pelaksanaannya di daerah harus sesuai mekanisme. Karena itu, pihaknya meminta keterlibatan Dinas Kesehatan untuk memastikan keamanan makanan, serta SPPG dalam menyiapkan makanan bergizi dengan standar sanitasi yang tepat.
Menurut dia, edukasi tata krama makan juga harus menjadi tanggung jawab sekolah. Mulai dari membiasakan siswa mencuci tangan sebelum makan, menyimpan piring bekas di tempat yang benar, hingga membuang sampah pada tempatnya.
“Hal kecil seperti ini bisa berdampak besar kalau diabaikan,” jelasnya.
Ia menekankan, pentingnya pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga masak. Menurutnya, jika ada juru masak yang mengidap penyakit menular, risiko penularan melalui makanan bisa sangat tinggi.
“Semua harus dicek, jangan hanya asal memasak,” ujarnya.
Ia menambabkan, Dikbud Parimo tidak pernah memprovokasi sekolah untuk menolak MBG. Justru, kata ia, program ini didukung penuh karena manfaatnya sangat besar bagi anak-anak. Namun, jika ada kejadian serius hingga menyebabkan siswa jatuh sakit, maka pemberian makanan perlu dihentikan sementara sampai ada perbaikan.
“Kalau makanan aman, tentu kita terima. Tapi kalau berisiko, lebih baik dihentikan sementara. Evaluasi ini harus melibatkan Dinas Kesehatan dan semua pihak agar program ini benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
