PARIMO, SenderNews.id– Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, menegaskan tidak akan membuka peluang pertambangan baru di wilayah Kecamatan Parigi Barat, khususnya di Desa Air Panas dan Kayuboko.
Penutupan itu dimungkinan adanya usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR) baru di dua desa tersebut selama masa kepemimpinannya.
“Tidak ada lagi usulan baru WPR, baik di Desa Air Panas maupun Kayuboko. Selama saya menjabat, insyaallah tidak akan ada lagi,” ungkapnya saat meninjau langsung lokasi pertambangan di Parigi Barat, Selasa (14/10)
Menurutnya, aktivitas tambang di dua desa itu telah menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan sumber air, hingga kerugian yang dirasakan masyarakat sekitar. Karena itu, Pemerintah Parimo akan fokus menangani dampak yang sudah terjadi sebelum mempertimbangkan izin baru.
Ia menegaskan, Pemda Parimo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mencari solusi bersama. Meski sebagian izin tambang telah dikeluarkan, ia menilai dampaknya kini semakin dirasakan masyarakat dan perlu segera ditangani.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati menginstruksikan Kepala Desa Air Panas agar mendata warga yang mengalami kerugian akibat aktivitas tambang, seperti kerusakan kebun, rumah, maupun fasilitas umum. Data ini akan menjadi dasar langkah penanganan Pemda Parimo.
Selain itu, ia menyebut Pemda akan segera memanggil pihak koperasi pengelola tambang untuk membahas langkah konkret, termasuk perbaikan jaringan air, pencegahan banjir, dan pemberian kompensasi bagi warga terdampak.
“Utamanya, kita carikan solusi agar kebun dan rumah masyarakat yang terdampak bisa diperbaiki, termasuk jaringan air yang menyebabkan banjir,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi bentang alam di sekitar area tambang yang kini rusak parah. Ia menilai wilayah itu perlu segera dipulihkan melalui rehabilitasi dan penghijauan.
“Landscape-nya sudah berubah. Tidak ada lagi tumbuhan, sudah gersang semua. Ini harus jadi kajian bersama agar wilayah yang rusak bisa kita pulihkan,” ucapnya.
Ia menegaskan agar tidak ada lagi aktivitas pertambangan di area tanpa izin resmi, dan meminta dinas terkait memperketat pengawasan terhadap tambang yang sudah berizin agar lebih tertib.
Menanggapi persoalan aliran air yang menyebabkan sawah warga tidak terairi, Bupati menyebut akan memanggil Dinas Pertanian untuk mencari solusi teknis. Dari total 65 hektare sawah di wilayah bawah, sekitar 30 hektare kini beralih fungsi menjadi lahan jagung akibat kekurangan air.
“Lahan itu harus kembali jadi sawah. Kita carikan solusinya bersama agar tetap produktif,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa anggaran tahun 2026 akan difokuskan untuk pemulihan wilayah terdampak tambang, termasuk pembenahan sistem pengairan dan penanganan dampak sosial yang dirasakan masyarakat.
“Untuk anggaran 2026, kita fokuskan ke wilayah ini agar persoalan di lapangan bisa segera tertangani,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati meminta agar dilakukan perbaikan tanggul dan jembatan di sekitar area tambang guna mencegah banjir berulang. Pemda akan menggandeng Dinas PUPR dan pihak koperasi untuk membahas teknis penanganannya.
“Perlu tanggul atau bronjong permanen agar air tidak meluap setiap kali hujan. Solusi ini akan kita bahas bersama PUPR dan koperasi,” ujarnya
Dalam waktu dekat, Pemda Parimo dijadwalkan mengundang pihak koperasi pengelola tambang guna membahas langkah konkret penyelesaian dampak tambang di Desa Air Panas dan Kayuboko.
