PARIMO, SenderNews.id– Ratusan warga Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) , mendatangi Kantor Camat Torue. Mereka menuntut agar penyegelan Kantor Pelayanan Desa Torue segera dibuka agar pelayanan publik kembali berjalan normal.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Arsil Manco, yang menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin pelayanan dasar di desa kembali berfungsi. Ia menyebut, penghentian pelayanan akibat penyegelan telah menghambat berbagai urusan administrasi warga.
“Kami datang dengan damai untuk meminta agar camat turun tangan. Pelayanan masyarakat jangan sampai berhenti karena persoalan yang bisa diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Arsil di Rabu (12/11)
Ia menambahkan, masyarakat Torue tetap menghormati proses penyelesaian di tingkat pemerintah, namun berharap langkah cepat diambil agar pengurusan dokumen seperti surat keterangan dan administrasi kependudukan bisa kembali berjalan.
Pihak Camat Torue bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari Polsek Torue, Babinsa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parimo, turun langsung melakukan koordinasi dengan perwakilan warga.
Pertemuan tersebut membahas mekanisme pembukaan kembali kantor desa yang sebelumnya disegel akibat persoalan internal. Camat Torue bersama aparat dan Dinas PMD menyatakan kesiapannya untuk menormalkan kembali pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Lapangan Arsil Manco menyampaikan bahwa pihaknya mempercayakan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Torue untuk menyalurkan aspirasi warga kepada Camat Torue. Ia berharap BPD dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kecamatan.
“BPD kami percayakan untuk menyampaikan aspirasi warga. Kami hanya ingin pelayanan masyarakat bisa segera dibuka kembali,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kecamatan bersama Dinas PMD dan aparat keamanan masih memantau situasi di lapangan. Pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak menjaga kondusifitas dan menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah demi kepentingan pelayanan publik.
