PARIMO, Sendernews.id – 19 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong menerima hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2026.
Dari total 40 anggota DPRD, hanya 19 orang yang terpantau hadir dan mengikuti rapat paripurna yang dinilai tidak memenuhi syarat kuorum.
Pimpin paripurna, Sayutin Budianto, saat membacakan kehadiran anggota berdasarkan absensi tercatat sebanyak 21 anggota.
“Sesuai daftar hadir, terdapat 21 anggota DPRD, sehingga rapat paripurna dinyatakan kuorum,” ujar Sayutin saat membuka rapat Paripurna Senin (12/01).
Pantauan di ruang sidang hanya ada 19 anggota DPRD yang hadir secara fisik, yakni:
Sayutin Budianto, Ahmad Dg. Mabela, Ni Wayan Leli Pariani, Mustakim Kono, Adiyana Wirawan, Ketut Mardika, Wayan Murtama, Sutoyo, Yolanda Mambu, Yusar, Rusno, Imam Muslihun, Irawati, Serly, Chandra Setiawan, Abdin, Fadli, Salimun, dan Husen Marjengi.
Terjadi perbedaan jumlah kehadiran anggota baik secara tertulis dan yang mendatangi langgsung ruang paripurana yang dihadir oleh sejumlah kepala OPD.
Meski begitu rapat paripurna tetap dilanjutkan, serta mendengarkan pemaparan anggota Banggar atas hasil evaluasi Gubernur terkait APBD 2026. Rapat itu turut dihadiri Wakil Bupati Parimo Abdul Sahid bersama jajaran Pemerintah Daerah.
Dalam laporan Banggar disebutkan, total pendapatan daerah Parimo Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1,731 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp186,259 miliar, pendapatan transfer Rp1,501 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp44,3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,726 triliun, yang terdiri dari belanja operasional Rp1,402 triliun, belanja modal Rp15,841 miliar, belanja tidak terduga Rp8 miliar, dan belanja transfer Rp300,162 miliar.
Dari sisi pembiayaan, APBD 2026 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp5 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp5 miliar, sehingga pembiayaan neto tetap Rp5 miliar.
Leli Pariani menegaskan, arah kebijakan anggaran harus fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
