Daerah  

Sidang Ditinggal Anggota, DPRD Dinilai Runtuh dari Dalam

Ketua Sangulara Sulteng, Riswan B. Ismail

PARIMO, Sendernews.id-Minimnya kehadiran anggota DPRD dalam rapat resmi kembali menuai sorotan tajam publik. Untuk kesekian kalinya, agenda sidang yang telah dijadwalkan tidak dihadiri mayoritas anggota dewan, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait kondisi internal lembaga legislatif tersebut.

Apalagi Paripurna itu, membahas tentang pembentukan Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang menimbulkan spekulasi kecurigaan ketidak hadiran anggota DPRD lainnya.

banner 970x250

Ketua Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan B. Ismail, menilai kondisi ini mencerminkan sikap acuh anggota DPRD terhadap tanggung jawab kelembagaan. Menurutnya, ketidakhadiran berulang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi runtuhnya wibawa DPRD dari dalam tubuh lembaga itu sendiri.

“Ini bukan kejadian sekali dua kali. Publik sudah muak dengan berbagai dalih yang selalu digunakan untuk membenarkan ketidakhadiran anggota DPRD dalam sidang resmi,” tegasnya Rabu (21/01)

Ia menekankan bahwa agenda rapat DPRD telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Bamus), yang merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD setelah melalui pembahasan serta penyesuaian jadwal yang panjang.

Namun ironisnya, kesepakatan yang lahir dari internal DPRD tersebut justru diabaikan oleh anggotanya sendiri. “Ini menunjukkan sikap labil dan tidak konsisten. Wibawa DPRD runtuh bukan karena faktor eksternal, tapi diruntuhkan oleh anggotanya sendiri,” ungkapnya

Lebih jauh, Riswan mempertanyakan apakah rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD telah menjadi budaya kerja, atau justru mencerminkan adanya persoalan serius dan keretakan di internal lembaga legislatif.

Atas kondisi tersebut, ia mendesak pimpinan DPRD, khususnya Badan Kehormatan, untuk segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan terbuka kepada publik.

“Publik memiliki hak tagih atas kinerja DPRD. Mereka dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan untuk mengabaikan agenda-agenda resmi. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, lalu apa yang bisa dinilai dari kinerja DPRD kita?” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *