PARIMO,Sendernews.id-Pembangunan mushola di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menuai sorotan tajam publik. Bangunan yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp200 juta itu dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik yang tampak, sehingga memunculkan kembali pertanyaan serius mengenai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Secara kasat mata, mushola tersebut terlihat dibangun dengan kondisi seadanya. Fakta ini memperkuat persepsi publik bahwa kualitas proyek pembangunan di Parimo kerap tidak sejalan dengan nilai anggaran yang dikucurkan, sekaligus mencederai prinsip efisiensi dan maksimalisasi penggunaan uang rakyat.
Ketua Sangulara Sulteng, Riswan B. Ismail, menegaskan bahwa polemik pembangunan mushola Inspektorat bukan persoalan tunggal. Menurutnya, masalah serupa berulang kali terjadi pada sejumlah proyek strategis daerah di era kepemimpinan Bupati Erwin Sahid.
“Publik masih mengingat berbagai proyek bermasalah sebelumnya, seperti pembangunan Puskesmas Torue, gedung perpustakaan, hingga tempat parkir Setda. Kini, fasilitas tempat ibadah pun tak luput dari sorotan karena nilai anggarannya tidak sebanding dengan hasil yang terlihat,” kata Riswan saat dikonfirmasi, Jumat (23/1).
Ia menilai kondisi tersebut semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap klaim pemerintah daerah soal efisiensi dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, lemahnya kualitas hasil proyek menjadi indikator carut-marutnya tata kelola pembangunan daerah.
Apalagi, hampir setengah pekerjaan dilakukan oleh kontraktor luar daerah, dengan menyamping kan kontraktor lokal yang memiliki kualitas baik untuk pekerjaan semacam ini.
Lebih jauh, ia juga menyoroti sikap aparat penegak hukum (APH) yang dinilainya belum menunjukkan respons tegas terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran dan kewenangan di Parimo.
“APH seharusnya lebih peka dan proaktif. Jangan menunggu viral baru bertindak. Sikap pasif justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar kecurigaan publik,” tegasnya.
Ia berharap pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara serius dan berkelanjutan, agar setiap proyek pembangunan termasuk fasilitas publik dan rumah ibadah tidak mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
