PARIMO,Sendernews.id- Perusahaan yang berdomisili di Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) kuasai Rp. 24 miliar pekerjaan sebanyak 85 paket, sesuai dengan Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Parigi Moutong (Parimo) mendapat sorotan.
Pengamat kebijakan publik, Dedi Askari, mengaku Pemda Parimo melepas begitu saja perputaran ekonomi keluar dari Kabupaten ini, alih-alih mendorong perputaran ekonomi lokal, namun membiarkan kebocoran anggaran tersebut.
“Uang daerah tidak lagi berputar di Parimo, ketika proyek dikuasai perusahaan luar ini bukan sekadar siapa yang menang proyek, tapi soal arah kebijakan pembangunan. Ini bentuk pembatasan pengusaha lokal,” ungkapnya dihubungi Selasa (27/1).
Ia menjelaskan, Dana proyek yang diharapkan dapat mengerjakan pasar lokal, justru ludes untuk konsumsi, pajak serta investasi di daerah perusahaan asal, sehingga ketergantungan pada kontraktor luar menciptakan economic leakage atau kebocoran ekonomi.
“Seharusnya proyek pemerintah menjadi alat distribusi kesejahteraan, uang rakyat parimo hanya singgah sebentar lalu lari ke Palu dan dua Kabupaten. Maka Multiplier effect-nya gagal total,” jelasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar paket tersebut merupakan non-tender atau penunjukan langsung. Dari 85 paket, sebanyak 81 paket tercatat dikerjakan melalui mekanisme tersebut.
“Dalam penunjukan langsung, Pemda punya ruang diskresi besar. Kalau di skema ini pun pengusaha lokal tidak diberi ruang, maka ini bukan soal kalah bersaing, tapi soal tidak adanya keberpihakan,” tegas Dedi.
Menurutnya, dalih kualitas dan kompetensi tidak bisa dijadikan pembenaran. Sebab, regulasi pengadaan juga memuat semangat pemberdayaan usaha lokal sebagai bagian dari otonomi daerah.
Dedi mengingatkan, praktik ini berpotensi memicu ketidakadilan fiskal. Pengusaha lokal yang selama ini menjadi penyumbang pajak daerah justru tersisih, sementara perusahaan luar menikmati belanja daerah tanpa kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kontraktor lokal bayar pajak di sini, retribusi di sini. Tapi belanja daerah malah dinikmati pihak luar yang tidak punya ikatan sosial dan tanggung jawab jangka panjang terhadap Parimo,” katanya.
Lebih jauh, ia mewanti-wanti dampak sosial jika tren tersebut terus berlanjut. Kolapsnya pengusaha lokal dinilai bisa meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Kontraktor luar datang bawa modal dan tenaga sendiri, ambil untung, lalu pergi. Yang tertinggal hanya proyek, sementara ekonomi lokal tetap lesu,” ucapnya.
Dedi mendesak Pemda Parimo segera melakukan audit kebijakan pengadaan serta merumuskan kebijakan afirmasi yang jelas bagi pengusaha lokal.
“Aturan memang membuka ruang bagi semua, tapi etika pembangunan menuntut prioritas lokal. Kalau infrastruktur dibangun di atas matinya pengusaha daerah dan pelarian modal, itu bukan pembangunan, tapi ekstraksi ekonomi berkedok proyek,” pungkasnya.
