PARIMO-SenderNews.id-Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meluncurkan program Gerbang Desa untuk Indonesia guna memperkuat ekonomi petani melalui digitalisasi distribusi pangan. Inisiatif ini diharapkan memangkas rantai pasok, menekan dominasi tengkulak, serta membuka akses harga pasar secara real time bagi petani.
Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran A Tiangso, menjelaskan program ini menjadi strategi kolaboratif memperkuat lembaga ekonomi lokal, seperti Perumda, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, persoalan klasik distribusi pangan yang selama ini dihadapi petani, seperti ketidakseimbangan produksi dan permintaan, biaya logistik tinggi, serta minimnya transparansi harga, dapat diatasi dengan sistem digital.
“Selama ini lembaga ekonomi di daerah tidak berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga terjadi ketimpangan harga beli di petani dan melambungnya harga jual ke konsumen,” ungkap Zulfinasran, Senin (15/9).
Program ini selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih dan Undang-Undang Desa yang menjadi landasan BUMDes. Saat ini, Indonesia memiliki 33 ribu BUMDes dan 81.500 Kopdeskel Merah Putih berbadan hukum.
Selain itu, inisiatif tersebut mendukung Asta Cita Presiden, terutama poin swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi. Juga sejalan dengan lima direktif utama Presiden Prabowo Subianto, di antaranya penguatan sistem satu data nasional serta swasembada pangan, energi, dan air.
Dirinya menyebut program ini dijalankan bertahap. Dalam jangka pendek, difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa. Jangka menengah, menghadirkan platform digital rantai pasok pangan yang terintegrasi dengan dunia usaha. Sedangkan jangka panjang, menargetkan kebijakan operasional berkelanjutan yang bisa menjadi model nasional.
Manfaat ekonominya diyakini besar. Selama ini kenaikan harga rata-rata mencapai Rp500–Rp2.000 per kg untuk beras medium, serta Rp1.000–Rp20.000 per kg untuk komoditas lain. Melalui peran Lembaga Ekonomi Daerah (LEKDA), fluktuasi tersebut dapat ditekan, sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Keselarasan program juga tercermin dengan Nawacita Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertajuk Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.
Ia menegaskan, program ini merupakan bagian dari visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui Gerbang Desa sebagai pilar ekonomi daerah.
