PARIMO-SenderNews.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong merekomendasikan penutupan sementara enam SPPG makanan bergizi gratis (MBG).
Rekomendasi ini menyusul temuan di lapangan, termasuk kasus dugaan keracunan yang sebelumnya terjadi di Kecamatan Taopa, hingga salah satu SPPG telah dipasangi garis polisi.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama Dinas Kesehatan, Direktur RS Bulue Napoae Moutong, Koordinator SPPG, serta sejumlah pihak terkait, Senin (29/9).
Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, mengatakan rekomendasi itu diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera melakukan intervensi. Menurutnya, pemda harus mengambil peran dalam tata kelola program nasional tersebut, mulai dari perekrutan tenaga ahli, tenaga gizi, akuntan, hingga pengawasan administrasi.
“Pemda harus bertanggung jawab dalam posisi ini. Karena itu, catatan kami adalah menghentikan sementara enam dapur SPPG,” tegas Sutoyo.
Ia menjelaskan, penutupan sementara itu berlaku selama 10 hari sambil menunggu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh penyedia dan pemda. SOP tersebut, kata dia, harus mencakup mekanisme tanggung jawab jika terjadi persoalan, seperti kasus keracunan siswa.
Sutoyo menambahkan, program MBG pada dasarnya membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama orang tua siswa yang terbantu kebutuhan gizi anaknya.
Namun, pelaksanaan program tetap harus sesuai dengan SOP, termasuk aspek sanitasi, instalasi pengolahan air limbah, penyediaan air bersih, peralatan sterilisasi, hingga sumber bahan makanan dan proses memasaknya.
Menurutnya, target penyediaan 4.000 paket MBG per hari oleh setiap SPPG tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia. Ia mencontohkan kasus di SPPG Taopa, yang hanya mampu menyiapkan 2.500 paket dengan tenaga gizi terbatas.
“Kalau tujuannya mencerdaskan generasi muda, program ini harus berjalan dengan benar. Tapi jika metodenya keliru, justru menimbulkan masalah besar,” ujarnya.
Meski begitu, Sutoyo menegaskan apabila rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti, katanya, DPRD tetap akan fokus pada sikap peduli terhadap kepentingan masyarakat.
