PARIMO, SenderNews.id— Polemik mengenai 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kini bukan lagi sekadar persoalan data. Isu ini telah berkembang menjadi ujian atas wibawa dan kejujuran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, menilai kisruh tersebut mencerminkan buruknya koordinasi dan lemahnya kontrol di tubuh pemerintah daerah.
Menurutnya, publik awalnya hanya mengetahui bahwa Bupati menerima 16 titik usulan WPR. Namun dalam dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Bupati, jumlah itu melonjak menjadi 53 titik.
“Pertanyaannya sederhana, siapa yang menambah, atas dasar apa, dan mengapa Bupati bisa menandatangani tanpa mengetahui secara utuh isi dokumen itu?” ungkapnya Rabu (29/10).
Ia menilai, situasi ini membuat masyarakat ragu terhadap integritas birokrasi di Parigi Moutong. Pemerintahan, kata Faradiba, seharusnya berjalan di atas sistem dan aturan yang transparan, bukan karena kedekatan atau permainan kepentingan di belakang meja.
“Setiap kali publik menunggu penjelasan yang menenangkan, yang muncul justru saling bantah antarpejabat. Rakyat tidak butuh drama, mereka butuh kepemimpinan yang tegas dan paham apa yang terjadi di bawah tanggung jawabnya,” tegasnya.
Ia menekankan, sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya menjadi pihak yang menenangkan suasana, bukan ikut memperkeruh polemik.
Jika memang ada kesalahan internal, menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara tertutup dan bermartabat.
“Ruang publik bukan tempat untuk cuci tangan dan lempar kesalahan. Kalau setiap pejabat berbicara tanpa arah, itu hanya memperlihatkan retaknya koordinasi dan lemahnya kendali pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kasus 53 titik WPR seharusnya dijadikan momentum koreksi bagi pemerintah daerah, bukan arena pencitraan atau pembelaan diri.
Menurutnya, ukuran kepemimpinan sejati bukan pada seberapa keras seseorang membela diri di hadapan publik, tetapi seberapa tuntas ia menyelesaikan kekacauan yang terjadi di dalam sistem yang ia pimpin.
“Kalau Bupati terus sibuk berbicara di depan media, sementara masalah di meja kerjanya tak kunjung dibereskan, wajar rakyat bertanya: apakah Parigi Moutong masih dipimpin, atau hanya sedang dipertontonkan?” pungkasnya.
