PARIGI, Sendernews.id– Kepala Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sakti, angkat bicara terkait polemik pembangunan musala yang dinilai sebagian masyarakat dibangun setengah jadi dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digunakan.
Sakti menegaskan, pembangunan musala tersebut sejak awal dirancang dengan konsep bangunan tumbuh, yakni dikerjakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Karena itu, kondisi fisik bangunan saat ini belum mencerminkan bentuk akhir yang direncanakan.
Ia menjelaskan, pihaknya menyetujui pembayaran pekerjaan melalui Provisional Hand Over (PHO) karena secara teknis pekerjaan dinilai telah memenuhi ketentuan dan perencanaan yang ada. Menurutnya, tidak ditemukan indikasi pekerjaan kemahalan maupun penyimpangan dari rencana teknis.
“Kalau dilihat sepintas memang orang bisa ragu antara percaya atau tidak dengan nilainya. Tapi secara teknis sudah dihitung sesuai perencanaan,” ungkapnya
Untuk memastikan akuntabilitas dan menjawab keraguan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada Februari mendatang. Pemeriksaan tersebut akan membuktikan apakah perhitungan anggaran telah sesuai atau terdapat kelebihan.
“Nanti BPK yang akan membuktikan apakah perhitungannya sesuai atau melampaui. Perlu juga diketahui, dari anggaran Rp200 juta itu sudah termasuk potongan pajak,” jelasnya.
Sakti juga mengungkapkan, pihak Inspektorat telah meminta penjelasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dari hasil klarifikasi tersebut, PPK memastikan seluruh perhitungan pekerjaan telah dilakukan sesuai rencana teknis yang ditetapkan.
“PPK sudah menjelaskan bahwa semua dihitung sesuai perencanaan. Jadi saya bilang tidak ada masalah,” ujarnya
Menurut Sakti, wajar apabila masyarakat mempertanyakan proyek tersebut karena penilaian sering kali dilakukan berdasarkan kondisi fisik bangunan yang belum rampung.
“Biasanya orang melihat bangunan yang belum selesai lalu langsung berasumsi tidak sesuai anggaran,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pembangunan musala belum dapat diselesaikan sekaligus. Inspektorat, kata dia, bukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga alokasi anggarannya juga terbatas.
“Karena anggaran terbatas, maka dibuat konsep bangunan tumbuh,” katanya.
Sakti berharap pada tahun anggaran berjalan tersedia tambahan dana agar pembangunan musala dapat dilanjutkan hingga selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun ini ada anggaran lanjutan supaya bisa diselesaikan dan digunakan,” pungkasnya.
