PARIGI, Sendernews.id – Wacana penghentian operasional sejumlah packing house (PH) durian di wilayah Parigi memicu protes dari para pekerja. Mereka menilai sikap DPRD Parigi Moutong (Parimo) tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Salah satu pekerja di sebuah packing house di Kota Parigi, yang enggan disebutkan namanya, mengaku kecewa dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD Parimo yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka.
“Kami sangat kecewa. Kami ini menggantungkan hidup dari pekerjaan di packing house. Kalau ditutup, kami tidak tahu lagi harus kerja apa,” ujarnya, Minggu (29/3).
Ia mengungkapkan, selama bekerja kurang lebih dua tahun, dirinya merasakan manfaat besar dari keberadaan packing house, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Selama ini kami mendapatkan penghasilan yang cukup baik. Bahkan ada THR dan perhatian dari perusahaan. Ini sangat membantu kami,” tambahnya.
Namun, kondisi tersebut kini terancam seiring munculnya wacana penghentian operasional beberapa PH di Parigi yang disuarakan oleh pihak legislatif.
Ia pun secara tegas menyoroti salah satu anggota DPRD Parimo yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya berdiri bersama kami. Bukan justru dengan sikap yang berpotensi menghilangkan mata pencaharian kami,” tegasnya.
Menurutnya, anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya mengambil sikap yang merugikan.
“Kenapa justru yang kami pilih ingin menutup rezeki kami? Ini sangat menyakitkan bagi kami sebagai masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan packing house selama ini telah membuka lapangan kerja bagi ratusan masyarakat lokal serta menjadi salah satu penggerak ekonomi di daerah.
“Ini pekerjaan halal bagi kami. Kami hanya ingin tetap bekerja dan menghidupi keluarga. Jangan sampai kami kehilangan semuanya,” tutupnya.
Polemik ini diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan agar setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh, serta menjaga keberlangsungan investasi dan lapangan kerja di daerah.
