PARIMO, Sendernews.id — Implementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase–Abdul Sahid, di sektor layanan kesehatan gratis melalui program “Sehat Bersama” mulai menuai sorotan DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, H. Wardi, menilai program tersebut belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat jika tidak disosialisasikan secara jelas.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Kesehatan yang turut menghadirkan tiga direktur RSUD—RSUD Anutaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RSUD Buyule Napo’e—serta para kepala Puskesmas dari 23 kecamatan, BPJS Kesehatan, dan BPKAD, Senin (7/4/).
Menurut politisi PKB tersebut, masyarakat jangan sampai memahami program “Sehat Bersama” hanya sebatas layanan ambulans gratis, padahal sebagian besar layanan kesehatan telah ditanggung melalui skema BPJS.
“Apakah program ini hanya soal ambulans gratis? Jangan sampai masyarakat menilai itu saja, sementara sebagian layanan sebenarnya sudah ter-cover BPJS,” tegas Wardi.
Ia menjelaskan, program “Sehat Bersama” memiliki dua fokus utama, yakni layanan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah serta layanan jemput bola bagi masyarakat miskin yang sakit parah dan tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan. Namun, menurutnya, kedua layanan tersebut belum berjalan optimal.
“Faktanya, dua program ini belum maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wardi juga menyoroti kebutuhan konsumsi bagi keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit. Selama ini, biaya makan hanya ditanggung untuk pasien, sementara pendamping harus menanggung sendiri.
Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus bagi keluarga pasien dari kelompok tidak mampu.
“Minimal satu orang penjaga pasien dari keluarga miskin perlu ditanggung makanannya oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, mempertanyakan cakupan layanan ambulans gratis, khususnya untuk pemulangan jenazah dari luar daerah.
“Apakah pemulangan jenazah dari luar kabupaten atau luar Provinsi Sulawesi Tengah tetap ter-cover program ini?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur RSUD Anutaloko Parigi, Irwan, menegaskan bahwa program “Sehat Bersama” tidak hanya berfokus pada ambulans gratis, tetapi merupakan bagian dari penguatan layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) hasil kolaborasi pemerintah daerah dan provinsi.
Ia menyebut cakupan layanan kesehatan gratis di Parigi Moutong saat ini telah mencapai sekitar 88 hingga 90 persen. Dengan capaian tersebut, masyarakat yang memiliki NIK seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya.
Irwan menjelaskan, program “Sehat Bersama” difokuskan pada pembiayaan layanan yang belum ditanggung BPJS, termasuk pemulangan jenazah pasien.
“Yang tidak ditanggung BPJS itu yang kita tanggung, agar tidak terjadi dobel pembiayaan dan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, dengan adanya program tersebut, seharusnya tidak ada lagi pungutan biaya layanan kesehatan, termasuk biaya ambulans rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit.
“Dari Puskesmas ke rumah sakit dibiayai, pemulangan jenazah juga dibiayai oleh daerah. Seharusnya tidak ada lagi pungutan,” tegasnya.
Terkait konsumsi pendamping pasien, Irwan menyebut RSUD Anutaloko telah mengalokasikan bantuan makan bagi satu orang penjaga pasien dari keluarga tidak mampu, dengan standar menu rumah sakit.
Adapun untuk layanan ambulans pemulangan jenazah, saat ini cakupannya masih terbatas dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Ke depan, pemerintah daerah membuka peluang memperluas cakupan hingga luar daerah, jika kemampuan anggaran memungkinkan.
“Kalau ke depan anggaran cukup, kenapa tidak kita anggarkan juga pemulangan jenazah dari luar daerah,” pungkasnya.
