PARIMO,Sendernews.id– Klarifikasi anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Selpina, terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas tambang ilegal justru memicu polemik baru. Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan, bahkan memunculkan pertanyaan lanjutan soal fungsi pengawasan DPRD.
Sorotan itu disampaikan pendiri Rumah Hukum Tadulako, Hartono Taharudin. Ia mempertanyakan sikap Selpina yang mengaku memiliki keluarga, termasuk suami, yang pernah berkecimpung dalam aktivitas pertambangan, namun dinilai tidak pernah menyuarakan persoalan tersebut ke publik.
Menurut Hartono, sebagai wakil rakyat, Selpina seharusnya mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik pertambangan tanpa izin (PETI), terlebih jika informasi itu berada di lingkaran terdekatnya.
“Ketika mengetahui ada aktivitas tambang ilegal, apalagi di lingkungan sendiri, seharusnya itu disampaikan. Jika tidak, wajar publik mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, sikap diam terhadap praktik ilegal berpotensi dimaknai sebagai bentuk pembiaran. Hal tersebut, kata dia, dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Diam itu bisa diartikan pembiaran. Ini yang berbahaya, karena bisa merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, Hartono juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas tambang ilegal, termasuk jika berkaitan dengan pembiayaan layanan publik.
Ia mengingatkan agar tidak ada penggunaan dana dari sumber yang tidak sah dalam sektor pelayanan masyarakat. “Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada praktik-praktik yang mencederai hukum,” katanya.
Tak hanya itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Parimo juga didesak segera mengambil langkah untuk menelusuri persoalan tersebut. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga marwah dan integritas lembaga.
“Kami akan melaporkan persoalan ini ke BK DPRD agar ada kejelasan dan polemik ini tidak terus berlarut,” ujarnya.
Hartono juga meminta partai politik tempat Selpina bernaung untuk melakukan evaluasi internal terhadap kadernya, guna memastikan tidak ada kesan pembiaran terhadap dugaan kedekatan dengan aktivitas ilegal.
Sebelumnya, Selpina telah membantah keterlibatannya dalam polemik pinjaman dana operasional pelayanan kesehatan oleh Plt Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, kepada pihak tambang ilegal.
Ia bahkan menantang agar sosok yang disebut sebagai “bos tambang” dibuka secara terang ke publik.
Namun, pengakuan terkait adanya keluarga yang pernah terlibat di sektor pertambangan kini menjadi titik kritis yang memicu sorotan baru, khususnya terkait konsistensi peran pengawasan DPRD di Parimo.
