PALU-SenderNews.id- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan dukungan penuh terhadap Program Satu Harga yang digagas Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad. Program tersebut siap menjadi kebijakan resmi melalui peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah bila diperlukan.
Menurut Anwar, gagasan itu sejalan dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya program Berani Murah yang menitikberatkan pada stabilitas harga sembako, serta Berani Panen Raya yang menjamin kesejahteraan petani.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus diterapkan di seluruh kabupaten dan kota. Saya siap mendorong agar menjadi kebijakan bersama,” tegas Anwar dalam pertemuan di ruang kerjanya, Kamis (18/9).
Program Satu Harga merupakan proyek perubahan Zulfinasran dalam Diklat PIM Angkatan 63 yang diprakarsai Lembaga Administrasi Negara (LAN). Konsepnya mengusung kolaborasi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi pangan.
Dalam pemaparannya, Zulfinasran menjelaskan program ini tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi kebijakan strategis tingkat provinsi hingga nasional.
“Intinya, bagaimana kebutuhan pokok tetap terjangkau, sementara petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak,” ujarnya.
Gubernur Anwar menilai, keberadaan program ini dapat menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan inflasi sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi di desa-desa. Apalagi, dengan dukungan digitalisasi, rantai distribusi pangan dapat dipangkas lebih efisien.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga di koperasi desa. Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga sesuai harapan Presiden,” ungkapnya.
Selain itu, Anwar menekankan pentingnya peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang utama stabilitas harga di tingkat daerah. Menurutnya, lembaga ekonomi lokal harus diperkuat agar mampu bersaing dengan pasar yang lebih besar.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur akan menggelar rapat kerja bersama seluruh Sekda kabupaten/kota pada 24 September di Parigi Moutong. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperluas implementasi program tersebut.
“Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat sekaligus kesejahteraan bagi petani. Program ini harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya milik satu daerah,” pungkas.
