PARIMO,Sendernews.id-Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dijadikan satu-satunya tumpuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD masa sidang I tahun 2025.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Sugianto Rerungan, mengapresiasi atas penyusunan APBD, namun menekankan bahwa apresiasi tidak boleh menghilangkan sikap kritis. Menurut fraksi, APBD bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah.
“Dalam menjawab persoalan riil masyarakat serta kontrak politik dan sosial antara pemerintah daerah dan rakyat Parimo,” ungkapnya saat paripurna Senin (15/12).
Terkait pendapatan daerah, Fraksi NasDem mencermati bahwa struktur pendapatan APBD masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD masih relatif kecil.
Kondisi ini dinilai menunjukkan kemandirian fiskal daerah belum terbangun secara optimal dan belum sepenuhnya berbasis data potensi yang akurat.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan pemetaan menyeluruh terhadap objek pajak dan retribusi, khususnya di sektor pertambangan non-logam, parkir, rumah makan, serta usaha lain yang belum tersentuh pajak dan retribusi.
“PAD tidak boleh terus-menerus dijadikan pelengkap APBD, melainkan harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah,” jelasnya.
Pada sisi belanja daerah, pihaknya menyoroti komposisi belanja yang masih didominasi belanja operasi dibanding belanja modal. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya belanja infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung desa dan kecamatan, irigasi pertanian, serta sarana air bersih.
Ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Parimo harus dijawab dengan alokasi anggaran yang lebih berkeadilan dan terukur manfaatnya bagi masyarakat.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Fraksi NasDem menilai anggaran yang dialokasikan belum proporsional dengan karakter Parimo sebagai daerah berbasis pertanian dan pedesaan. Anggaran pertanian diharapkan diarahkan pada perlindungan petani, stabilitas harga pupuk, perbaikan irigasi, serta akses pasar hasil pertanian.
Fraksi Nasdem memberikan catatan kritis terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal harus berbasis kajian bisnis yang rasional dan transparan, serta disertai pengawasan ketat agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
“Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai NasDem pada prinsipnya menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan penegasan bahwa seluruh masukan dan catatan kritis fraksi harus menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
