PARIMO, Sendernews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Husen Marjengi, mendesak Pemerintah Daerah agar membangun harmonisasi dan komunikasi yang kuat dengan DPRD guna memastikan pembahasan dan pelaksanaan APBD berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Husen Marjengi merespons catatan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait hasil evaluasi terhadap APBD Parimo, yang menekankan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya tidak datang untuk mencari kambing hitam soal keterlambatan APBD. Saya justru ingin menawarkan solusi. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD bisa membangun harmonisasi,” tegasnya dalam rapat Paripurna, Senin (12/01).
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah harus mampu membangun komunikasi yang sehat dan setara dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam perumusan kebijakan dan anggaran.
“Kalau harmonisasi ini tidak dibangun, maka keterlambatan akan terus berulang. Ini bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat yang menunggu program-program pembangunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan DPRD tidak saling mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan fakta di lapangan, karena hal itu justru dapat merusak kepercayaan publik.
“Kita ini sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Program yang kita bawa harus masuk lewat pintu yang sama agar bisa dianggarkan secara tertib dan berurutan,” katanya.
Selain persoalan APBD, Husen Marjengi turut menyoroti masalah pengelolaan sampah di wilayah Kampal dan sekitarnya yang dinilai mulai mengganggu kenyamanan warga.
“Pembakaran sampah di sekitar permukiman sangat mengganggu. Ini perlu perhatian serius, termasuk soal lokasi tempat pembuangan akhir dan dukungan anggarannya,” tegasnya.
Masalah air bersih juga menjadi perhatian. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kualitas dan distribusi air bersih yang dikeluhkan masyarakat.
“Air bersih ini menyangkut kesehatan. Kalau kualitasnya tidak layak, tentu berbahaya. Ini harus jadi prioritas,” pungkasnya.
Husen berharap, melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, penyusunan dan pelaksanaan APBD Parimk ke depan bisa lebih tepat waktu dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
