PARIMO, Sendernews.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, hingga kini belum menunjukkan progres signifikan meski telah digaungkan sejak 2025.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap program yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid, mengakui bahwa proyek tersebut masih belum terealisasi, kondisi tersebut dengan membandingkan Parimo dengan daerah lain yang dinilai lebih cepat memperoleh realisasi program serupa.
Menurutnya, Kabupaten Sigi bahkan telah mendapatkan dua proyek pendidikan sekaligus, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Daerah lain sudah dapat. Sigi sudah dapat dua sekolah, sementara Parimo belum,” ujarnya dalam dialog bersama Rumah Hukum Tadulako, belum lama ini.
Sahid menilai, secara politik Parimo seharusnya memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Ia menyebut adanya kedekatan antara pimpinan daerah dengan sejumlah tokoh di tingkat nasional dan daerah sebagai potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan.
Bupati Parimo, Erwin Burase, diketahui berada dalam satu partai dengan anggota DPR RI, Muhidin M Said. Sementara itu, Abdul Sahid sendiri kini berada di Partai Demokrat yang juga menjadi partai Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
“Kita punya jalur ke pusat dan provinsi. Harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan anggaran bagi daerah,” tegasnya.
Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Parimo tetap berupaya agar daerahnya tidak tertinggal. Salah satunya dengan terus melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah provinsi.
Sahid menegaskan, kehadiran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, khususnya di Kota Parigi, menjadi hal penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kami ingin pemerintah tetap hadir di Parimo, meski dalam kondisi efisiensi. Daerah ini harus bisa berkembang,” katanya.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Parimo juga terus mendorong revitalisasi infrastruktur lain yang dinilai strategis.
Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun. Karena itu, strategi jemput bola ke pemerintah pusat dan provinsi akan terus dilakukan.
“Kalau tidak dari provinsi, kita upayakan dari pusat. Yang penting ada jalan untuk pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Parimo, Syafaat Pampi, memastikan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan.
“Prosesnya masih berjalan. Kami berharap tahun ini sudah bisa mulai dibangun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan berada di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat, dengan luas lahan mencapai 9 hektare.
