PARIMO, Sendernews.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan kepada seluruh Puskesmas agar tidak lagi memungut biaya bahan bakar minyak (BBM) ambulans dari pasien rujukan.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat bersama Dinas Kesehatan dan 23 Puskesmas, DPRD menilai praktik pungutan tersebut bertentangan dengan program prioritas kepala daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Arnold, menekankan bahwa persoalan teknis bukan menjadi alasan untuk tetap membebani masyarakat.
“Kami tidak memperdebatkan hal teknis, karena ini sudah menjadi program prioritas bupati. Silakan dibahas secara internal, tetapi yang jelas tidak boleh lagi ada masyarakat diminta membayar BBM ambulans,” tegasnya Senin (6/4).
Arnold juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan kebijakan ini berjalan optimal.
Menurutnya, jika pungutan tetap terjadi, hal itu akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Program yang seharusnya gratis justru dianggap berbayar karena praktik di lapangan.
“Kalau ini terus terjadi, akan jadi persoalan berulang. Masyarakat akan menilai program bupati tidak benar-benar gratis,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa DPRD tidak akan mentolerir adanya pungutan, sekecil apa pun nilainya.
“Oknum kepala Puskesmas jangan lagi memungut, baik Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Jika masih ditemukan, harus diberikan sanksi tegas. Kami bahkan akan merekomendasikan untuk diganti,” katanya.
Ia menegaskan bahwa layanan ambulans gratis merupakan bagian dari program prioritas daerah yang harus dijalankan tanpa pengecualian.
Ia juga mengaku masih menerima laporan dari masyarakat terkait permintaan biaya BBM, bahkan ada warga yang datang langsung mengadukan hal tersebut.
DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan penuh kepada Dinas Kesehatan apabila diperlukan, termasuk dalam hal penganggaran.
“Kami siap membackup. Ini program prioritas 100 hari kerja bupati, sehingga pasti mendapat perhatian serius,” jelasnya.
Arnold berharap, ke depan tidak ada lagi laporan serupa yang masuk ke DPRD.
“Intinya, jangan sampai ada lagi masyarakat mengeluh soal biaya BBM ambulans,” pungkasnya.
