PARIMO, Sendernews.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Darlin, mulai melakukan pembenahan menyeluruh guna mengubah wajah layanan kesehatan di daerah tersebut, dengan menekankan pelayanan tanpa beban bagi masyarakat.
Komitmen itu diwujudkan melalui perombakan manajemen di Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas, sekaligus menghapus praktik lama yang dinilai masih memberatkan pasien.
“Di kepemimpinan saya, sistem lama akan kita ubah agar pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Darlin kepada wartawan, Kamis (9/4).
Ia mengakui, layanan kesehatan di Parimo selama ini menjadi sorotan, terutama terkait pelayanan rawat inap, rawat jalan, hingga penggunaan ambulans yang masih memunculkan beban biaya, termasuk praktik permintaan dana talangan kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi. Ia menegaskan, seluruh sistem pelayanan akan diarahkan untuk mempermudah masyarakat, baik saat berobat di Puskesmas maupun ketika dirujuk ke rumah sakit.
Selain itu, pembenahan juga dilakukan pada sistem klaim BPJS. Darlin menyebut, proses pengembalian dana pasien yang sebelumnya memakan waktu lama kini dipercepat, dengan syarat kelengkapan berkas terpenuhi.
“Paling lama dua minggu dana BOP sudah kami transfer ke Puskesmas, sehingga tidak berlarut-larut,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, mulai saat ini Puskesmas tidak diperbolehkan lagi meminta dana talangan kepada masyarakat, khususnya untuk pembiayaan ambulans, karena anggaran telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan.
“Jangan sampai ada lagi yang meminta dana dari masyarakat. Ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan bersama DPRD,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, Dinas Kesehatan tengah mengkaji pemanfaatan anggaran sebesar Rp700 juta guna mendukung sistem rujukan pasien. Kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah daerah “Sehat Bersama” yang menargetkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kami akan mengatur secara internal dan berkoordinasi dengan bagian hukum serta keuangan daerah agar penggunaannya sesuai regulasi,” ujarnya saat pertemua bersama DPRD Senin (6/4)
Jika disetujui, anggaran tersebut akan disalurkan ke Puskesmas melalui mekanisme klaim untuk mendukung operasional rujukan pasien.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan di Kabupaten Parimo
