PARIMO, Sendernews.id – Pelantikan 101 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) diwarnai mencuatnya dugaan transaksi jabatan. Isu tersebut mendapat sorotan langsung dari Bupati Erwin Burase saat melantik pejabat di Auditorium, Sabtu (2/5).
Selain 101 kepala sekolah, dalam kesempatan itu juga dilantik 12 pejabat administrator dan 26 pejabat fungsional. Namun, jalannya pelantikan disebut berbeda dari sebelumnya karena muncul kabar adanya permainan uang untuk memperoleh jabatan kepala sekolah.
Ia mengaku merasa terganggu dengan isu tersebut. Ia menyebut ada oknum yang diduga memanfaatkan nama dirinya dan wakil bupati untuk menjanjikan jabatan maupun pekerjaan tertentu dengan meminta imbalan.
“Ada pihak tertentu menjual kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk menjanjikan jabatan atau pekerjaan dengan modus meminta uang pelicin,” ujarnya
Menurutnya, dugaan itu sulit diterima akal sehat. Sebab, jabatan kepala sekolah pada dasarnya merupakan tugas tambahan, bukan jabatan struktural dengan penghasilan besar.
“Kepsek itu sebenarnya hanya tugas tambahan. Kalau tunjangannya sekitar Rp250 ribu per bulan, masa sampai diminta Rp50 juta sampai Rp70 juta. Sangat tidak masuk akal,” tegasnya.
Bupati menduga, jika praktik tersebut benar terjadi, ada kaitannya dengan pengelolaan program pendidikan seperti dana hibah dan revitalisasi sekolah. Ia mengaku menerima sinyal itu saat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah.
“Ada yang meminta jangan dipindahkan karena ada program revitalisasi. Jangan-jangan kalau ada yang membeli jabatan, tujuannya mengejar program tersebut,” jelasnya.
Dirinya menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang akan dilantik. Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran.
“Kalau memang ada hal seperti itu, saya pastikan akan diberhentikan, karena ini pelanggaran sangat serius,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penempatan jabatan harus berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan kedekatan ataupun transaksi. Menurutnya, pejabat yang bekerja baik akan mendapat kepercayaan dan peluang promosi.
Di sisi lain, ia mengingatkan masih banyak persoalan pendidikan di Parigi Moutong yang harus dibenahi, mulai dari akses sekolah di wilayah terpencil hingga belum meratanya program makan bergizi gratis.
“Anak-anak kita masih harus melewati sungai. Kalau banjir, mereka tidak bisa ke sekolah. Orang tua pasti khawatir saat hujan turun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik jual beli jabatan hanya akan merusak sistem pemerintahan dan berpotensi melahirkan pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada pelayanan masyarakat.
