PARIMO, Sendernews.id – Sekitar 9.100 hotspot atau titik api terpantau di wilayah Sulawesi Tengah melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat desa.
Dinas Kehutanan Sulteng menginstruksikan 13 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah mengurangi risiko karhutla.
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Susanto Wibowo mengatakan, seluruh sumber daya manusia di instansinya dikerahkan untuk melakukan pencegahan bersama para pihak, termasuk jajaran KPH.
“Kami mengerahkan semua sumber daya manusia di Dinas Kehutanan melakukan langkah-langkah pencegahan bersama para pihak,” ungkapnya Selasa (1/9).
Ancaman tersebut semakin serius karena berdasarkan data Dinas Kehutanan Sulteng, sekitar 3.138 hektare kawasan hutan (KH) dan areal penggunaan lain (APL) telah terdampak karhutla.
Sementara itu, BPBD Sulteng mencatat 87 kejadian karhutla dan 15 kejadian kekeringan di sejumlah wilayah hingga 28 Agustus 2026.
Ia mengatakan, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam pencegahan. Karena itu, di tingkat KPH telah dibentuk kelompok sukarelawan yang dilatih untuk membantu mencegah sekaligus menangani karhutla.
“Kami telah membentuk kelompok sukarelawan yang dilatih dan diberdayakan untuk membantu pencegahan maupun penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran, terlebih kondisi panas yang terjadi saat ini dapat mempercepat penyebaran api.
Penguatan pencegahan juga dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Senin (31/8).
Dalam rapat itu, para bupati dan wali kota diperintahkan menggerakkan kepala desa untuk ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan karhutla.
Menurut dia, kepala desa memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan edukasi langsung kepada warga.
Ia mendorong sosialisasi dilakukan secara serentak di desa-desa, baik melalui tokoh masyarakat maupun pertemuan di balai desa, sehingga upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara masif.
Dengan tingginya jumlah hotspot dan kejadian karhutla, pemerintah menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Keterlibatan KPH, pemerintah desa, masyarakat, dan unsur terkait diperlukan untuk menekan risiko kebakaran sejak dini.
