PARIMO, Sendernews.id— Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengancam memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan harga tinggi di tengah kesulitan distribusi yang memicu antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penertiban BBM Pemkab Parimo, Ismet Ibrahim, mengatakan pedagang tidak boleh memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga BBM eceran secara berlebihan.
“Aturannya tidak boleh menjual BBM subsidi eceran. Pemerintah memberikan kelonggaran dengan catatan tidak boleh menjual dengan harga mahal,” ungkapnya Rabu (21/10).
Peringatan itu disampaikan setelah Satgas menemukan kenaikan harga Pertalite eceran saat melakukan inspeksi lapangan. Pertalite dalam botol berukuran 1,5 liter dijual Rp25 ribu hingga Rp27 ribu, naik dari harga sebelumnya Rp20 ribu per botol.
Sementara Pertalite dalam botol berukuran satu liter dijual Rp15 ribu, dari sebelumnya Rp13 ribu. Kenaikan harga tersebut menjadi sorotan masyarakat dan ramai dikritik melalui media sosial.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan jika pedagang tetap menjual BBM dengan harga tinggi. Penanganan lebih lanjut juga dapat diserahkan kepada kepolisian sesuai ketentuan hukum.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keuntungan dari terganggunya distribusi BBM, termasuk dengan menimbun bahan bakar bersubsidi.
“Praktik menimbun BBM subsidi merupakan tindakan melanggar hukum dan sanksinya adalah pidana,” tegas Ismet yang juga menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Parimo.
Kesulitan memperoleh BBM di Parimo dilaporkan telah berlangsung sekitar tiga hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat menghadapi kendala mendapatkan bahan bakar, sementara harga eceran di tingkat pedagang mengalami kenaikan.
Di sisi lain, manajemen SPBU Kelurahan Kampal, Parimo, Zulkifli, menyebutkan pasokan harian Pertalite di SPBU tersebut rata-rata mencapai 24 kiloliter (KL), sedangkan Biosolar sekitar 16 KL.
Menurutnya, antrean kendaraan turut dipengaruhi tidak tersedianya BBM nonsubsidi jenis Pertamax karena mesin pompa dispenser mengalami gangguan. Akibatnya, kendaraan terkonsentrasi pada pengisian BBM bersubsidi.
Pihak SPBU, kata Zulkifli, telah mengajukan penambahan kuota harian kepada Pertamina untuk membantu mengurai antrean dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sudah diajukan penambahan kuota produk subsidi. Kami berharap Pertamina bisa merealisasikan pengajuan tersebut,” katanya.
Namun, hingga berita ini ditulis, Pertamina belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan sejak Selasa (20/10) terkait kesulitan BBM bersubsidi di Parimo.
