PARIMO, Sendernews.id — Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, menyentil keras Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parigi Moutong yang dinilai membangun narasi publik tidak sesuai fakta dengan mengklaim kegiatan yang digagas pihak lain sebagai agenda pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul publikasi resmi Diskominfo Parigi Moutong terkait kegiatan Dialog Optimalisasi Kualitas Ekspor Komoditas Durian Parigi Melalui Pendampingan Karantina yang digelar di PT Sentra Pangan Sejahtera (SPS), Desa Avulua Kamis (28/5)
Dalam publikasi tersebut, kegiatan disebut sebagai agenda Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Badan Karantina Indonesia. Padahal, menurut Faradiba, kegiatan tersebut merupakan agenda yang diinisiasi, dipersiapkan, dan diselenggarakan oleh KADIN Parimo.
“Kami memiliki dokumen resmi berupa surat undangan kepada Kepala Badan Karantina Republik Indonesia dan kepada Bupati Parigi Moutong yang diterbitkan sebelum kegiatan berlangsung. Itu membuktikan kegiatan ini diinisiasi oleh KADIN,” tegas Faradiba.
Ia mengatakan, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Dalam sejumlah kegiatan sebelumnya, Diskominfo Parigi Moutong juga disebut kerap membangun narasi yang menghilangkan atau meminimalkan peran pihak yang menjadi penggagas kegiatan.
“Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi. Tetapi menghargai pemerintah bukan berarti menghapus fakta. Fakta tetap harus menjadi dasar informasi publik,” ujarnya.
Ia menilai fungsi Diskominfo seharusnya menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan proporsional kepada masyarakat. Karena itu, ketika kegiatan organisasi atau pelaku usaha dipublikasikan seolah menjadi agenda pemerintah daerah, maka hal tersebut dinilai tidak mencerminkan komunikasi publik yang sehat.
Menurutnya, persoalan itu tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan redaksional biasa karena pola yang sama terus berulang dalam berbagai kegiatan.
“Kalau terus terjadi dan mengaburkan fakta, maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap narasi seperti ini seharusnya dievaluasi serius. Jabatan komunikasi publik harus diisi oleh orang-orang yang menjaga objektivitas dan integritas informasi,” katanya.
Ia juga mengaku prihatin karena narasi yang dibangun justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat terkait hubungan KADIN Parigi Moutong dengan pemerintah daerah.
“Publik akhirnya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara KADIN dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong? Mengapa kegiatan yang diinisiasi KADIN berulang kali dipublikasikan seolah menjadi agenda pemerintah daerah?” ujarnya.
Ia menegaskan, selama ini KADIN Parigi Moutong selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, membuka akses pasar ekspor, serta memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, hubungan kemitraan harus dibangun di atas dasar saling menghargai kontribusi masing-masing pihak, bukan dengan mengaburkan fakta di ruang publik.
“KADIN tidak pernah meminta dipuji. Tetapi jangan sampai kerja keras organisasi, pelaku usaha, dan petani dihapus dari catatan publik hanya untuk membangun narasi tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan semata menyangkut nama KADIN, melainkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Parimo.
“Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang bekerja, dan siapa yang hanya hadir dalam sebuah kegiatan. Jangan sampai informasi publik berubah menjadi alat pencitraan yang mengorbankan fakta,” pungkasnya.
