PARIMO,Sendernews.id– Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyoroti dugaan kebocoran informasi dalam operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino.
Kecurigaan itu muncul setelah tim gabungan tidak menemukan aktivitas maupun alat berat saat operasi berlangsung di lokasi yang sebelumnya disebut ramai aktivitas tambang ilegal.
Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Menurutnya, lokasi yang selama ini dikabarkan menjadi titik aktivitas PETI justru terlihat kosong ketika petugas melakukan penertiban.
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” ungkapnya saat dihubungi Sabtu (20/6).
LMP menduga para pelaku telah lebih dahulu mengetahui rencana operasi sehingga memiliki waktu untuk menghentikan aktivitas dan menghilangkan jejak sebelum tim gabungan tiba di lokasi.
Atas dugaan tersebut, Fadli meminta Bupati Parigi Moutong turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh dan independen guna mengungkap kemungkinan adanya kebocoran informasi dalam pelaksanaan operasi.
Menurutnya, apabila terbukti ada oknum aparat atau anggota Satgas yang membocorkan informasi, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik serta komitmen pemerintah daerah dalam memberantas PETI.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
LMP juga mengecam keras dugaan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas tambang ilegal. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan di wilayah Parigi Moutong.
Selain meminta investigasi, LMP mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL). Evaluasi itu diminta dilakukan secara terbuka dan menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
Mereka juga meminta personel yang diragukan integritasnya segera diganti dengan individu yang memiliki kredibilitas dan komitmen kuat dalam pemberantasan tambang ilegal.
Fadli menilai persoalan PETI tidak hanya terletak pada pelaku di lapangan, tetapi juga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan dari belakang.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran. Percuma kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” ujarnya.
LMP menegaskan bahwa upaya pemberantasan kejahatan lingkungan harus diawali dengan membersihkan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” pungkasnya.
