PARIMO, Sendernews– Pembangunan landscape Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan CV Kalukubula Sulteng dengan nilai landscape sekitar Rp397 juta itu dinilai tidak hanya bermasalah pada keterlambatan fisik, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan proyek publik.
Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik dan HAM, Dedi Askary, SH, yang menilai proyek tersebut mengandung anomali dalam manajemen proyek dan justifikasi teknis-ekonomis. Menurutnya, persoalan utama bermula dari proses pengadaan yang dinilai tidak transparan.
Dedi mengungkapkan, munculnya paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp1,2 miliar—termasuk pekerjaan landscape—yang tidak tercatat secara jelas dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun Rencana Umum Pengadaan (RUP), merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Secara administratif, ketiadaan proyek dalam RUP menunjukkan lemahnya tahap perencanaan dan penganggaran. Proyek yang muncul mendadak sangat rentan terhadap praktik pemecahan paket untuk menghindari tender terbuka,” ujarnya.
Dari sisi proporsionalitas anggaran, Dedi menilai nilai Rp397 juta tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan. Landscape yang dibangun hanya menampilkan kolam dangkal dengan kedalaman sekitar 50 sentimeter, vegetasi terbatas, serta tiang lampu yang belum berfungsi optimal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait audit kuantitas pekerjaan dan kewajaran harga satuan.
Ia juga menyoroti penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait metode penanaman rumput secara kotak-kotak. Menurutnya, metode tersebut memang lazim dalam teknik plugging atau sprigging, namun tidak sejalan dengan ekspektasi kualitas pada proyek bernilai ratusan juta rupiah.
“Untuk anggaran sebesar itu, publik tentu berharap metode yang lebih berkualitas seperti sodding atau lempengan utuh, yang hasilnya instan dan lebih melindungi dari erosi. Penggunaan metode paling ekonomis justru menunjukkan rendahnya rasio kualitas terhadap biaya,” katanya.
Selain itu, keterlambatan pekerjaan yang disebut disebabkan menunggu selesainya gedung induk dinilai mencerminkan kegagalan manajemen konstruksi. Dalam praktik modern, ketergantungan antar-pekerjaan seharusnya sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan melalui penetapan jalur kritis atau Critical Path Method (CPM).
Jika landscape merupakan pekerjaan tambahan, Dedi menilai seharusnya jadwal pelaksanaannya tidak dipaksakan pada tahun anggaran yang sama ketika bangunan utama belum mencapai tahap penyelesaian akhir. Denda keterlambatan yang disebut relatif kecil justru dianggap sebagai indikator inefisiensi birokrasi dalam mengelola dana DAK.
Dari aspek fungsi, landscape perpustakaan juga dinilai belum memenuhi standar ruang publik modern. Minimnya elemen drainase terintegrasi, jalur evakuasi, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut masih bersifat dekoratif, bukan fungsional-infrastruktur.
“Landscape perpustakaan seharusnya menjadi perpanjangan ruang belajar, bukan sekadar ornamen,” tegasnya.
Secara keseluruhan, proyek landscape Perpustakaan Parimo dinilai mengarah pada indikasi lemahnya koordinasi antar-satuan kerja.
Terdapat kesenjangan signifikan antara besaran anggaran yang dikeluarkan dengan hasil fisik yang terlihat di lapangan. Narasi teknis yang disampaikan pihak terkait dinilai belum menyentuh akar persoalan, khususnya kelemahan perencanaan sejak tahap awal atau e-planning.
