PARIMO, Sendernews.id— Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah memperkuat kebijakan pangan melalui percepatan Reforma Agraria, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan terhadap lahan dan hak petani.
Desakan itu disampaikan menjelang peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap 16 Oktober. SPI menilai momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi terhadap kebijakan pangan sekaligus mendorong langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di daerah.
Ketua DPC SPI Parimo, Hartono, S.H., M.H., mengatakan kedaulatan pangan tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi. Menurutnya, petani harus memiliki kepastian atas tanah sebagai ruang utama untuk menghasilkan pangan.
“Hari Pangan Sedunia bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan seruan perjuangan bagi seluruh petani. Di Parigi Moutong, kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi para petani,” ujar Hartono.
Ia menegaskan, Reforma Agraria menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal. Redistribusi tanah yang adil dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dinilai penting agar petani tidak terus menghadapi ancaman kehilangan ruang kelola.
SPI juga meminta Pemkab Parimo menyelaraskan kebijakan daerah dengan kepentingan petani. Selain akses terhadap tanah, pemerintah didorong memberikan perlindungan harga komoditas, mempermudah akses pupuk, serta mengakui dan melindungi kawasan pangan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
“Petani butuh akses terhadap tanah, perlindungan harga komoditas, kemudahan akses pupuk, serta pengakuan terhadap Kawasan Daulat Pangan yang dikelola secara mandiri oleh rakyat,” katanya.
Menjelang HPS 2026, DPC SPI Parimo juga mulai mengonsolidasikan struktur organisasi hingga tingkat basis. Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari persiapan rangkaian kegiatan untuk menyuarakan kepentingan petani di daerah.
Ia menyebutkan sejumlah agenda tengah disiapkan, mulai dari diskusi publik, advokasi kebijakan pangan daerah, kampanye Reforma Agraria hingga aksi damai.
“Kami sedang membentuk kepanitiaan internal untuk mengonsolidasikan massa. Rangkaian kegiatan akan mencakup diskusi publik, advokasi kebijakan pangan daerah, kampanye Reforma Agraria, hingga aksi damai untuk menyerukan perlindungan hak-hak petani,” tegasnya.
SPI Parimo berharap peringatan HPS 2026 tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan mendorong keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus memperkuat perlindungan ruang kelola rakyat sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan di Parimo
