PARIMO, Sendernews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong terus memperkuat akses ekonomi masyarakat sebagai strategi menekan angka kemiskinan.
Upaya itu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan desa, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka akses terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Parimo, Erwin Burase, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah utama pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan, khususnya di wilayah pegunungan yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Parigi Moutong turun dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Selain itu, angka stunting juga menurun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,48 menjadi 69,99, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Erwin mengakui tantangan pengentasan kemiskinan masih cukup besar, terutama di Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Karena itu, Pemkab Parimo terus mendorong pembangunan jalan desa dan infrastruktur pendukung lainnya agar distribusi barang, jasa, dan hasil produksi masyarakat semakin lancar serta mampu meningkatkan pendapatan warga.
“Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk sinergi program dan penguatan sarana prasarana, termasuk dukungan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola,” ujar Erwin saat Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Parigi Moutong, Kamis (26/2).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data yang akurat agar seluruh program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Ia juga menyebut Parigi Moutong sebagai salah satu dari enam kabupaten di Sulawesi Tengah yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi karena angka kemiskinannya masih berada di atas 12 persen.
Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
