PARIMO, Sendernews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Dalam forum tersebut, Pemkab menetapkan tiga prioritas pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini, mengatakan ketiga isu tersebut menjadi fokus karena saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan, yakni kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah, Kamis, (12/3)
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui intervensi yang tepat sasaran dengan mengacu pada data yang akurat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu diintegrasikan dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, percepatan penurunan stunting tetap menjadi perhatian karena merupakan target nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut sanitasi, air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Aswini menambahkan, Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelayanan dasar masyarakat. Posyandu tidak hanya memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi layanan sosial untuk memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus memperkuat kolaborasi, mengintegrasikan program, dan menyinergikan anggaran agar pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok desa.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolaboratif, cross-cutting program, dan sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib (SPM) terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” pungkas Aswini.
